Pasalnya, deteksi dini radikalisme tersebut menurutnya harus menjadi tanggungjawab bersama seluruh lapisan masyarakat bukan hanya ada di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semata.
“Ini tanggung jawab bersama, khususnya pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat, FKPT, dan tokoh ormas kepemudaan serta ormas Islam,” jelas Amas.
Dia juga menyinggung terkait peran pemerintah dalam rangka membentengi masyarakat dari virus radikalisme dan dalam rangka melakukan deteksi dini. Menurutnya pemerintah tidak perlu lagi untuk ragu jika ada ASN maupun jajaran di pemerintahan yang terindikasi terpapar terorisme untuk memberikan teguran maupun langkah tegas.
“Pun demikian para tokoh tidak perlu gamang menegur dan memberikan masukan tentang pentingnya hidup moderat damai tertib dan nyaman, dan penting menjelaskan tidak ada agama Islam kewajiban mendirikan negara Islam,” ujarnya.
