SERANG - Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, menteri harus mengerahkan penuh soal tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Jika pekerjaannya di luar tupoksi, dapat menyebabkan kerancuan.
"Upaya mengatasi pandemi di mana sektor ekonomi rakyat harus digerakkan. Setiap menteri harus fokus pada kerjanya kecuali Menko Polhukam dan Mendagri yang punya kewenangan tersebut," kata Hasto kepada wartawan Minggu (27/03/2022).
Ia mengatakan, aspirasi masyarakat sudah disampaikan kepada konstitusinya. Itu karena konstitusi tersebut dibangun dengan melihat adanya praktik demokrasi.
"Amandemen diberlakukan pasca jatuhnya pemerintahan yang sangat otoriter dengan menggunakan seluruh kekayaannya," katanya.
Ia juga mengatakan pentingnya pembatasan masa jabatan presiden dua periode. Menurutnya, pembatasan itu mengingatkan pada rezim Orde Baru Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, sehingga penguasaan aset-aset strategis hanya dinikmati kroni-kroninya.
"Dari situlah kita belajar pentingnya pembatasan masa jabatan presiden dua periode," katanya.
Hasto menyebutkan, meskipun PDIP menyadari konstitusi Republik Indonesia belum sempurna, tetapi skala prioritasnya adalah lebih mengedepankan kepentingan rakyat.
"Ketika kita sudah mencapai kejayaan, pendidikan kita bisa melampaui Singapura atau Malaysia, di situ lah kita berbicara kembali," ungkapnya.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya punya sikap yang sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni menolak perpanjangan masa jabatan maupun penundaan Pemilu 2024. Hasto justru melihat ada orang-orang di sekitar Jokowi yang tidak memahami kehendak Kepala Negara.
"Di sekitar Presiden pun kita melihat tidak memahami kehendak dari Presiden," ungkap Hasto Kristiyanto, Kamis (3/3/2022).
(Adr/Jhn)