LenteraNEWS - Bantuan Langsung Tunai atau BLT minyak goreng sebesar Rp 300 ribu cair bertahap mulai minggu depan sampai sebelum Lebaran. Pemerintah memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat menjelaskan penerima BLT minyak goreng sebanyak 20,65 juta orang adalah yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) khususnya penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk memastikan data itu valid, pihaknya telah melakukan upaya verifikasi terus-menerus.
"Jadi kalau dulu kita minimal 2 tahun sekali, sekarang setiap bulan Mensos telah menetapkan DTKS sesuai hasil updating terbaru dan itu sudah berbasis by name by address dan datanya padan dengan data Dukcapil untuk NIK maupun nomor Kartu Keluarga," kata Harry dalam media briefing BLT minyak goreng, Jumat (8/4/2022).
Selain itu saat ini DTKS telah dilengkapi foto penerima bantuan termasuk kondisi rumahnya melalui geo-tagging dan dilakukan secara langsung pada saat dilakukan penyaluran bantuan sosial lain.
"Sehingga sekarang kelengkapan DTKS sudah lebih baik ada foto-foto dari penerima, rumah dari penerima manfaat baik sembako maupun PKH. Dikarenakan data BLT minyak goreng menggunakan (data) PKH dan sembako, maka kami yakin bahwa ketepatan sasaran akan lebih baik," bebernya.
Jika ada hal-hal yang dianggap kurang tepat di lapangan masyarakat dapat melaporkannya melalui aplikasi cek bansos yang terintegrasi dalam sistem informasi kesejahteraan sosial.
"Di cek bansos itu bisa dipastikan nanti ada aplikasi usul sanggah jadi kalau nanti ditemukan oleh masyarakat BLT minyak goreng ini kurang tepat sasaran, maka bisa disampaikan sanggahan dalam aplikasi cek bansos itu. Termasuk ke depan kalau ada masyarakat sangat miskin yang layak untuk menerima, itu perlu juga diajukan melalui cek bansos," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kabagdukminops Robinops Sops Polri Kombes Guruh Ahmad juga memastikan penyaluran BLT minyak goreng akan tepat sasaran. Pihaknya mendapat tugas membagikan ke 2,5 juta pedagang kaki lima warung (PKLW) makan di 540 kabupaten/kota bersama TNI.
"(Syarat penerima) WNI, memenuhi kriteria sebagai PKL dan pemilik warung. Tentunya terkait dalam penerima bukan ASN, bukan pegawai BUMN dan bukan pegawai BUMD," tegasnya.
Penyaluran BLT minyak goreng ini menggunakan skema program pada 2021 yakni Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN) yang secara langsung diserahkan oleh TNI/Polri. Nantinya akan dilakukan pendataan calon penerima yang datanya masuk dalam sistem.
"Untuk TNI/Polri menggunakan sistem mulai mobile apps yang sudah dibangun sendiri oleh Polri Puskeu Presisi dan di TNI dibangun oleh teman-teman Telkom sehingga sejak pendataan awal, pengecekan lokasi sampai bukti bahwa mereka memang langsung berjualan ada PKL, ada usahanya, ada warungnya, dokumentasi digitalnya sangat lengkap sekali," tutur Sekretaris Menko Perekonomian Susi Wijono.
(Gt/Rhm)
