SERANG - Pemprov Banten mendorong pengelola Bendungan Sindangheula memiliki sistem peringatan dini (early warning system) sebagai bentuk mitigasi bencana. Bendungan ini adalah proyek strategis nasional dan baru diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini.
Bendungan Sindangheula memiliki kapasitas 9 juta meter kubik. Begitu hujan terjadi di hulu khususnya di Kabupaten Serang-Pandeglang, bendungan meluap seperti yang terjadi saat banjir di Kota Serang pada pekan lalu.
"Kalau 9 juta meter kubik, kalau sistem ember meluber, berarti harus ada early warning system," kata Wakil Gubernur Andika Hazrumy kepada wartawan di Serang, Senin (7/3/2022).
Andika menuturkan jika sistem peringatan dini tidak dipasang, maka Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) selaku pengelola Bendungan Sindangheula bisa mengurangi kapasitas tampung bendungan. Dengan demikian, kapasitas bendungan tetap mencukupi saat hujan berintensitas tinggi turun.
"Tapi tetap balai prioritas pertama penanganan normalisasi sungai dulu, jangan sampai tidak siap," paparnya.
Kedua, Dinas PUPR juga harus bisa membenahi badan sungai. Tidak boleh ada bangunan di sempadan sungai yang bisa mengganggu arus air.
Kemudian, Pemkot Serang juga diminta menyelesaikan masalah bangunan tidak berizin. Pemukiman harus memiliki izin mendirikan bangunan dan ruang terbuka khususnya di sepanjang pinggir sungai.
"Saya minta Pak Wali tegaskan, penertiban dulu, kalau misalnya hujan intensitas tinggi lagi, bisa melebihi 9 juta lagi air masuk lagi ke sungai," jelasnya.
Tahun ini sudah dibuatkan grand design untuk normalisasi Cibanten. Pemprov juga membantu membuatkan desain DED agar Cibanten tidak menjadi penyebab bencana.
(Jhn/Zya)
