LenteraNEWS - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan ogah bicara soal aksi hacker Bjorka dan kebocoran data di internal yang terjadi belakangan. BIN disebut tak merespons saat ditanya kalangan anggota Komisi I DPR dalam rapat kerja hari ini.
Pantauan di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022), Budi hadir sekitar pukul 14.00 WIB. Rapat itu digelar secara tertutup hingga pukul 16.15 WIB.
Ihwal keengganan Kepala BIN bicara Bjorka dan kebocoran data internal itu disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin. Menurut Nurul, anggota Komisi I sempat bertanya kepada Budi soal dugaan kebocoran data di internal BIN tetapi tak direspons.
"Kami utarakan (soal kebocoran data BIN), tapi tadi tidak direspons sih. Lebih menjawab secara global saja kebocoran datanya," kata Nurul kepada wartawan usai rapat Komisi I DPR bersama BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9).
Namun, menurut Nurul, Budi menjelaskan pihaknya melakukan penelusuran terkait problem kebocoran data tersebut. Nurul mengatakan 'pemainnya' berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
"Disinggung tadi (soal upaya penelusuran oleh BIN). Cukup jelas, sih, mereka melakukan identifikasi siapa yang tahu juga, ketahuan juga, ada pemain di tingkat lokal ya, maksudnya di Indonesia dan pemain-pemain dari dunia global juga banyak. Khususnya masuk peretasan ke institusi pemerintahan. Jadi mereka mainnya juga profesional," ucap Waketum Golkar itu.
Soal Bjorka, Budi pun tak mau berkomentar. Budi tak menjawab pertanyaan soal perkembangan tindak lanjut terhadap aksi hacker Bjorka yang kerap membongkar data pribada para pejabat publik.
Budi hanya diam seraya berjalan meninggalkan ruang rapat Komisi I DPR saat diberondong pertanyaan wartawan soal Bjorka.
Budi menyampaikan rapat bersama Komisi I DPR secara tertutup itu membahas rancangan kerja dan anggaran (RKA) dan sejumlah isu aktual. Antara lain masalah keamanan siber dan pengamanan data menjelang Pemilu 2024.
"Masalah anggaran RKA KL tahun 2023. (Isu krusial) masalah keamanan siber, sistem keamanan siber persiapan untuk keamanan Pemilu 2024," kata Budi kepada wartawan seusai rapat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data untuk mengatasi persoalan kebocoran data dan kejahatan siber secara menyeluruh, termasuk yang dilakukan hacker Bjorka. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan Satgas Perlindungan Data harus bisa menumpas permasalahan tersebut.
Menurutnya, kasus kebocoran data bukan hanya dari fenomena Bjorka semata. Disampaikannya, kasus kebocoran data di Indonesia sudah banyak terjadi sejak beberapa tahun terakhir, sehingga harus ada jalan keluarnya.
"Kami harapkan Satgas Perlindungan Data yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh. Jadi jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka, tapi semuanya," kata Puan dalam keterangan pers seperti dikutip detikINET, Minggu (18/9).
Sebagai informasi, Satgas Perlindungan Data atau yang sebelumnya disebutkan emergency response team ini terdiri atas unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Polri.
Adapun hacker yang mengatasnamakan dirinya Bjorka ini telah membocorkan data milik warga Indonesia milik sejumlah instansi dan mengumbarkan data pribadi pejabat tinggi pemerintah yang diduga bersumber kebocoran data registrasi SIM card, KPU, hingga surat-menyurat milik Presiden Jokowi.
(Jhn)