Buntut Panjang Gaya Lama Imigrasi yang Kini Kena Jewer Jokowi

Buntut Panjang Gaya Lama Imigrasi yang Kini Kena Jewer Jokowi

Berikut nama-namanya:

1. Dicky Fabrian
2. Jamaruli Manihuruk
3. Masyhudi
4. Julexi Tambayong
5. Maulana
6. Ratna Pristiana Mulya
7. Widodo Ekatjahjana
8. Hermansyah Siregar
9. Lucky Agung Binarto
10. Eddy Hartono

Sepuluh nama itu berasal dari berbagai latar belakang. Di antaranya Dicky Febrian yang juga pejabat di Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Lalu ada Jamaruli Manihuruk yang berasal dari internal Kemenkumham, Masyhudi yang berlatar belakang militer, dan Ratna Pristiana Mulya yang berlatar belakang polisi.

Adapun Widodo Ekatjahjana mempunyai latar belakang kampus dengan sehari-hari sebagai Guru Besar Universitas Jember. Saat ini Widodo Ekatjahjana juga menjadi Plt Dirjen Imigrasi dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Sepuluh kandidat tersebut nantinya wajib mengikuti beberapa tahapan seleksi. Andap mengatakan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun. Selain itu, keputusan panitia seleksi ditegaskannya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

"Peserta yang dinyatakan LULUS, wajib mengikuti tahapan seleksi berikutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (penulisan makalah), Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (asesmen) serta Wawancara," demikian bunyi pengumuman yang ditandatangani Ketua Pansel yang juga Sekjen Kemenkumham, Komjen Andap Budhi Revianto, dalam pengumumannya, Minggu (14/8).

Kendati demikian, tahapan wawancara seleksi terbuka Dirjen Imigrasi ini ditunda. Semestinya, wawancara terhadap 10 nama yang lolos seleksi administrasi digelar pada esok hari atau 12 September. Namun, wawancara tersebut ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Penundaan tahapan wawancara itu diumumkan melalui surat Pengumuman No SEK.2.KP.03.03-5234 tentang Penundaan Pelaksanaan Wawancara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham.

"Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diinformasikan bahwa pelaksanaan Wawancara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 yang semula akan dilaksanakan pada hari Senin, 12 September 2022 ditunda, sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut tentang pelaksanaan wawancara," demikian bunyi pengumuman tersebut.

(Rhm)