SERANG - Gempa dapat terjadi kapan saja dan berpotensi tsunami, untuk itu perlu pemahaman bersama. Hal itu dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim saat menggelar rapat koordinasi bersama BMKG.
"Di Kota Cilegon kini sudah banyak berdiri industri petrokimia yang semakin meningkatkan risiko, untuk itu bagaimana kebijakan Provinsi, Kabupaten dan Kota terhadap penerapan aturan konstruksi tahan gempa, sistem peringatan dini, serta respon sejak dini terhadap kemungkinan yang terjadi harus betul-betul disikapi,” kata Gubernur Banten, Senin (14/2/2022).
"Untuk itu kewaspadaan dan sosialisasi bersama perlu ditingkatkan sebagai bentuk mitigasi bencana", lanjutnya.
Wahidin Halim meminta, pembangunan infrastruktur pengungsian perlu dipercepat seperti pembangunan shelter, jalur evakuasi, rambu-rambu, serta gudang logistik. Pemprov Banten menyatakan siap kembali membangun infrastruktur pengungsian dengan dukungan penyediaan lahan dari Kabupaten/Kota.
“Pemprov Banten menyiapkan bantuan sosial, penyiapan dana, pembangunan rumah tahan gempa, hingga menyiapkan regulasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengapresiasi atas kewaspadaan yang sudah terbangun dan diikuti langkah-langkah di Provinsi Banten.
“Hanya saja ancamannya meningkat sehingga perlu ditingkatkan langkah-langkahnya,” ungkapnya.
Dikatakan, diperlukan koordinasi untuk kolaborasi aksi nyata di lapangan, mencegah kerugian sosial ekonomi dan jiwa apabila terjadi gempa bumi dan tsunami. Menguatkan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Daerah, pihak terkait, dan masyarakat untuk kesiapan mencegah kerugian.
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Pandeglang, Walikota Cilegon, Forkopimda Provinsi Banten, perwakilan Kabupaten Serang, Kota Serang, seluruh Kepala BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota serta undangan lainnya.
(Zya/Rhm)