"Undangan ratas. Undangan ratasnya pasti masalah yang terkaitlah. Salah satunya tentang penyelenggaraan MotoGP Mandalika itu, yang lain belum ada pembicaraannya," kata Johnny.
Lebih lanjut, Johnny mengaku tidak mengetahui terkait reshuffle. Dia menegaskan itu kewenangan presiden.
"Nah kalau hasil evaluasinya ada yang perlu diperbaiki atau dilengkapi atau bahkan diganti direposisi itu kewenangan presiden," ujarnya.
Kabar reshuffle kabinet Rabu Pon, 23 Maret, sempat dikuatkan oleh Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. "Dengar sayup-sayup sih, tapi pastinya belum tahu karena itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (8/3).
