CILEGON - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Cilegon menggelar aksi menyusul isu nasional mulai dari isu presiden tiga periode sampai kelangkaan minyak goreng.
Selain isu Nasional mahasiswa juga turut menyoroti soal isu daerah di Pemerintahan Kota Cilegon, seperti pengguran, serapan tenaga kerja dan komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengatasi isu kemiskinan.
Mahasiswa juga turut menyoroti soal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2021 yang diserahkan pada tanggal 28 Maret 2022 lalu.
"Kami meminta kepada DPRD Kota Cilegon untuk objektif dalam mengkaji LKPJ 2021 yang diserahkan Walikota dan Wakil Walikota bulan Maret lalu, dan juga harus bersikap objektif dalam merekomendasikan poin-poin yang akan diberikan ke Pemerintahan sekarang," kata Muhammad Ghufron, Ketua BEM Universitas Al-Khairiyah Kota Cilegon, Selasa (12/4/2022).
Dalam aksi tersebut terbentang spanduk bertuliskan APBD untuk Rakyat bukan untuk Kroni, menurut Ghufron Pemerintah Kota Cilegon harus benar-benar transparan dalam menggunakan APBD dan benar-benar diperuntukan untuk rakyat.
Ghufron juga mendesak kepada Pemerintah Kota Cilegon untuk melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja selama satu tahun, agar sesuai dengan realita yang ada.
"Menurut PermenPANRB nomor 14 tahun 2017, bahwa Pemerintah Kota agar melakukan survei kepuasan pelayanan masyarakat, yang sesuai dengan aturan," ujarnya
Ditemui seusai aksi, Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi'raj menanggapi soal kajian LKPJ dan rekomendasi dari DPRD, Isro berjanji akan mengundang mahasiswa dalam Sidang Paripurna Rekomendasi LKPJ nanti.
"DPRD Janji akan menghadirkan mahasiswa dalam penyampaian rekomendasi LKPJ, nanti masing-masing kampus akan kami undang perwakilannya satu orang, tentunya dengan mekanisme yang sudah ditentukan, mahasiswa boleh menghadiri dari luar, di dalam sudah diwakilkan oleh Anggota DPRD,"
Isro berharap kehadiran mahasiswa nanti akan menjadi bentuk kontrol kepada Pemerintah Kota Cilegon dalam LKPJ yang sudah dilakukan selama satu tahun di kepemimpinan Helldy-Sanuji.
Untuk diketahui, penyampaian rekomendasi LKPJ tersebut akan diadakan pada 30 hari setelah penyerahan dari Walikota dan Wakil Walikota, yang saat ini Panitia Khusus (Pansus) dipimpin oleh Erik Rebiin Anggota DPRD Fraksi Nasdem-PKB.
