CILEGON - Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon dalam Agenda Penandatangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementera (KUA-PPAS) 2022 diwarnai kericuhan antar Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) dengan Petugas kemanan DPRD kota Cilegon.
Mahasiswa ini kecewa, lantaran dalam rapat pembahasan anggaran tersebut, Pihak DPRD Cilegon tidak melibatkan masyarakat. Kericuhan pun semakin memanas ketika mahasiswa melampiaskan kekecewaannya dengan membentangkan Spanduk bertuliskan 'KAMMI MENGGUGAT ! TOLAK POLITISASI DANA APBD' ditengah berlangsung Rapat Paripurna.
Ketua Umum KAMMI Cilegon Ediansyah mengatakan, pihaknya menyoroti mekanisme pembahasan APBD 2022 tidak benar. Sebab pembahasan tidak melibatkan masyarakat.
"Masyarakat tidak dilibatkan," katanya kepada awak media.
Pasca pembahasan di luar kota, kata Edi, tiba-tiba sudah diparipurnakan. Pihaknya mempertanyakan transparansi pembahasan APBD 2022.
"APBD ini uang rakyat, harusnya pembahasannya melibatkan rakyat," jelasnya.
Alasannya pihaknya tidak memunyai ruang untuk memyampaikan pendapat. Pembahasan APBD 2022 di luar Kota Cilegon, sementara mahasiswa khawatir ke luar kota karena masih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
"Itu alasan kami protes di rapat paripurna," ucapnya.
*Hrd
