LenteraNEWS - Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia terus membaik dan melanjutkan ekspansi. Pada April 2022 angkanya meningkat ke level 51,9 pada April 2022 dari level 51,3 pada Maret 2022.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan kenaikan PMI Manufaktur Indonesia menunjukkan bauran kebijakan penanganan pandemi COVID-19 serta kecepatan vaksinasi semakin baik. Hal itu mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk beraktivitas terutama dalam menghadapi Ramadan dan persiapan menyambut Idul Fitri.
"Peluang ini dimanfaatkan dengan baik oleh dunia bisnis. Bersama dengan penguatan ekspor, penguatan sektor manufaktur ini diharapkan dapat mendukung semakin solidnya kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2022," kata Febrio dalam keterangan tertulis, Kamis (5/5/2022).
Seiring dengan peningkatan permintaan tersebut, pelaku usaha disebut terus meningkatkan kapasitas produksinya dengan terus membuka lapangan kerja baru dan menambah persediaan.
"Pembukaan lapangan kerja tercatat berada pada indeks tertinggi sepanjang sejarah, setidaknya dalam 11 tahun terakhir. Selain itu, pembelian pasokan juga terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi yang diprediksi masih terus bertahan di masa pemulihan ekonomi," imbuhnya.
Tren ini diharapkan dapat terus berlanjut sehingga efek pengganda dari pemulihan sektor manufaktur kepada perbaikan kondisi ekonomi secara keseluruhan dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan inklusif.
"Secara umum, pelaku usaha industri manufaktur Indonesia masih optimis dengan laju ekspansi ke depan. Penguatan konsumsi masyarakat serta permintaan ekspor diharapkan tetap berada pada tren positif dalam beberapa waktu ke depan," imbuhnya.
Meski begitu, tekanan harga yang meningkat akan menjadi risiko utama bagi keberlanjutan laju ekspansi manufaktur dunia, termasuk Indonesia. Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, pemerintah mengaku akan terus mendukung keberlanjutan Program PC PEN seperti penanganan kesehatan (percepatan vaksinasi dan booster), perlindungan masyarakat (PKH, sembako, BLT Desa), dan penguatan pemulihan ekonomi (pariwisata,
infokom, dukungan UMKM, dan insentif perpajakan).
"Agar keberlanjutan penguatan konsumsi dan produksi tetap terjaga di tengah tekanan harga, pemerintah hadir baik melalui intervensi harga dan non-harga seperti dalam bentuk perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, serta koordinasi yang kuat antar lembaga untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan dari masyarakat", tutup Febrio.
(Zya/Rhm)