Selain operasi Pekat memberantas premanisme, Polri juga melanjutkan operasi serentak kewilayahan yang dimulai sejak 1 Mei 2025. Penanganan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika di lapangan.
Kapolri juga menekankan pentingnya komunikasi langsung antara polisi dan masyarakat. Polri perlu mengetahui keluhan masyarakat secara cepat agar bisa memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman secara maksimal.
Dalam upaya pemberantasan premanisme, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain untuk mencari solusi yang lebih komprehensif.
Pemberantasan premanisme tak hanya soal keamanan sosial, tapi juga bagian dari strategi menjaga iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Kapolri menyatakan, pihaknya siap mengawal setiap program pemerintah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
