LenteraNEWS - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai penentuan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota oleh pemerintah terkesan tertutup. Menurut Titi, seolah-olah ada upaya agar pengisian penjabat kepala daerah menjadi kewenangan penuh pemerintah.
“Pengisian penjabat di sejumlah daerah terkesan tertutup dan sangat jauh dari partisipasi masyarakat. Kalau hal ini dibiarkan, tampaknya pemerintah memang ingin pengisian penjabat menjadi kewenangan absolut pemerintah yang tidak bisa diakses oleh publik melalui mekanisme yang akuntabel,” kata Titi, Rabu (4/5/2022).
Menurut Titi, dampak ke depan akan buruk untuk penjabat kepala daerah, termasuk pemerintah pusat. “Bukan tidak mungkin akan timbul penolakan masyarakat ataupun kontroversi yang kontraproduktif,” ujar mantan direktur eksekutif Perludem ini.
Titi juga menyayangkan sikap pemerintah yang sangat lambat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membuat peraturan pelaksanaan pengisian penjabat kepala daerah. Menurut Titi, putusan MK dalam perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021, padahal sudah meminta pemerintah membuat aturan pelaksanaan terkait penentuan penjabat kepala daerah.
