SERANG – Mahasiswa UIN Baten Adi Saputra menanggapi persoalan tidak tercapainya target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon tahun anggaran 2021. Ia menduga, hal tersebut terjadi adanya faktor Ketidakharmonisan hubungan antara Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Penamarata.
“Hubungannya terlihat kurang stabil, ada ketidakharmonisan diantara keduanya. Kami ikut mengamati soal itu. Ketika isu ini terus bergulir kepermukaan, maka kami nyatakan reformasi di kota cilegon tidak akan terbangun,” kata Adi Saputra, Kepada LenteraNEWS, di Serang, Selasa (29/3/2022).
Adi Saputra Mahasiswa yang kerap menyikapi Persoalan Kasus Korupsi Kelas Kakap dan Kebijakan Pimpinan di Banten menilai, Ketidakharmonisan Pimpinan yang terjadi akan berimbas kepada kemaslahatan masyarakat serta dapat mengganggu Pembagunan yang ada di Kota Cilegon.
“Tidak tercapainya target APBD Cilegon, dari Rp1,860 triliun hanya terserap Rp1,780 triliun, artinya minus Rp. 80 Miliar. Jika bukan karena ketidakharmonisan mereka lantas apa penyebabnya, bukankah mereka adalah penentu kemajuan di Kota Cilegon. Ini merupakan gambaran sederhana bahwa tidak terbangunnya komunikasi yang baik antara mereka berdua. Dampaknya Pembangunan akan terganggu, masyarakat yang akan jadi korban,” pungkasnya.
Adi juga menyinggung soal Monitoring Center for Prevention yang merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Indeks Pencapaian Kota Cilegon pada tahun 2021 dalam pengaplikasian Aplikasi tersebut hanya mencapai 76,31%.
Perlu diketahui, Kota Cilegon berada pada peringkat delapan dibanding dengan Kabupaten Kota lain di Provinsi Banten, dan peringkat 277 pada tingkat nasional. Terdapat tujuh area indikator dengan masing-masing angka pencapaiannya, Perencanaan dan Penganggaran APBD dengan capaian nilai 90,3%, Pengadaan Barang dan Jasa dengan capaian nilai 89,8%, Perizinan dengan capaian nilai 86%, Manajemen ASN 78,8%.
Kemudian Manajemen Aset Daerah dengan capaian nilai 72,1%, terendah dua indikator yaitu Optimalisasi Pajak Daerah dengan capaian nilai 57,5%, dan Pengawasan APIP dengan capaian nilai 51,5%.
“Artinya ketidakharmonisan pimpinan akan berdampak pula pada kualitas ASN di Ruang lingkup pemerintah Itu sendiri. Kemudian akan terjadilah pengkotak-kotakan sehingga akan meluas dampaknya. Siapa yang jadi korban, ya masyarakat cilegon,” jelasnya.
“Jangan sampai nanti hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota seperti di Skenario sinetron Layangan Putus, yang kisah akhirnya Mas aris lebih memilih Lydia Permata Danira Ketimbang Kinan Istri sahnya yang jelas menemani Perjuangan Mas Aris hingga menjadi Pria Sukses dalam karirnya.” Imbuhnya.
