Ia menyinggung pemerintah yang membuat regulasi tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. “Pemerintah Pusat jika ingin membuat regulasi harus dikaji terlebih dahulu, jangan sampai membuat regulasi justru dapat merugikan para honorer apalagi rencana penghapusan ini sangat merugikan bagi kami,“ keluhnya.
“Apabila para honorer bisa diangkat menjadi PPPK ini suatu keuntungan bagi honorer dan kami minta dipermudah dalam tes seleksinya. Akan tetapi justru sebaliknya, jika ada penghapusan lantas bagaimana kejelasan nasib kami,” tanyanya.
Senada dikeluhkan pegawai honorer lainnya, Tia Risma. Pegawai di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pandeglang itu menekankan untuk mempermudah rencana Pemerintah Pusat menggelar pelaksanaan tes seleksi PPPK.
“Dalam hal ini kami meminta pemerintah agar mempermudah seleksi PPPK bagi para honorer dengan membuat regulasi khusus, karena kebanyakan para honorer di Pandeglang ini usianya sudah diatas 35 tahun,“ kata Tia.
