SERANG - Wali Kota Serang Menanggapi mahasiswa (HMI) yang menyoroti Pemkot dinilai boros dalam menggunakan anggaran dan tidak sensitif perasaan masyarakat yang menghadapi pandemi COVID-19.
Wali Kota Serang, Syafrudin mengatakan, Biaya Aquarium yang disewa oleh Pemkot Serang dinilai masih standar jika di Bandingkan Dengan Kabupaten Serang yang menurutnya menggunakan anggaran yang lebih mahal hingga Miliaran Rupiah.
"Kan perjalanan dinas direfocusing. Kalau akuarium tanya itu ke Kabupaten Serang, itu miliaran, bukan Rp 200 juta. Di kabupaten miliaran itu, saya kira itu bukan nilai Rp 200 jutanya, nilai per bulannya doang berapa (yang dikeluarkan pemkot)," kata Wali Kota Serang Syafrudin, Selasa (10/8/2021).
Selain Nilai Anggaran akuarium yang disewa oleh Pemkot Serang, Mahasiswa juga menyoroti soal Biaya Rumah Pribadi yang disewa oleh Pemkot Serang. Kata Syafrudin, Biaya itu dianggap wajar, Namun Syafrudin enggan menjawab rinci lantaran bukan kewenangan wali kota menjelaskan soal sewa rumah dinas.
"Itu wajar, pendapat orang kan wajar. Saya tidak menjawab rinci ya, sebab itu bukan kewenangan kami," kata Syafrudin.
Sejumlah Mahasiswa yang tergabung Dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang melakukan Aksi dihari HUT Kota Serang. Mahasiswa menyoroti Anggaran yang dinilai Pemborosan yang dilakukan Oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.
Mahasiswa menilai Pemkot Serang Tidak Peka terhadap Kondisi Sosial di mana Saat ini masyarakat tengah mengalami kesulitan terutama Ekonomi dampak dari Pemberlakukan PPKM.
Sejumlah Pemborosan Anggaran yang dilakukan Pemkot Serang diantaranya Ada pos pemborosan anggaran mulai dari perjalanan dinas luar kota, sewa akuarium hingga sewa rumah dinas yang padahal rumah pribadi.
"Pemkot melakukan pemborosan pos anggaran yang mubazir. Mulai dari pemberian makan ikan, sewa ikan, akuarium yang nilainya ratusan juta sampai perjalan dinas berbagai OPD kurang lebih Rp 10 miliar yang harusnya untuk pemulihan masyarakat saat pandemi," kata perwakilan mahasiswa, Irkham Maghfuri Jamas, dalam orasinya.
Mahasiswa menuntut agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dievaluasi, salah satunya Sekretaris Daerah (Sekda) Termasuk Banggar DPRD agar anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi dan melupakan rencana pembangunan daerah. Mereka juga meminta Pemkot Serang serius dalam pemberdayaan disabilitas.
*Malik