LenteraNEWS - Isu reshuffle atau perombakan kabinet kembali mencuat di kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Reshuffle atau perombakan kabinet sudah ada sejak kepemimpinan Presiden Soekarno pada 1945-1967. Ketika masa pemerintahan Soekarno, perombakan kabinet seiring dengan bergantinya perdana menteri.
Diketahui, saat itu Indonesia menganut sistem parlementer. Adapun ciri sistem parlementer adalah perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Kabinet dibentuk sebagai suatu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif di bawah perdana menteri.
Sebagai mother of parliaments, kekuasaan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri. Sedangkan kekuasaan kepala negara berada di tangan presiden. Contohnya pada Kabinet Sjahrir, apabila perdana menterinya ganti maka semua menteri akan dirombak. Untuk diketahui, nama kabinet berasal dari nama perdana menterinya.
Di era Soekarno, perombakan kabinet terbagi dalam tiga fase. Pertama, era Perjuangan Kemerdekaan pada 1945-1949. Kedua, era Demokrasi Parlementer pada 1949-1959. Ketiga, era Demokrasi Terpimpin pada 1959-1968. Soekarno memimpin langsung perombakan kabinet, kecuali pada dua tahun terakhir masa kepemimpinannya, yakni pada 1966-1968.
Melansir buku Paradigma Politik Muhammadiyah karya Ridho Al Hamdi, pada era Perjuangan Kemerdekaan terjadi sembilan kali perombakan kabinet. Sementara, di era Demokrasi Parlementer dilakukan sepuluh kali perombakan. Terakhir, terjadi tujuh kali perombakan pada era Demokrasi Terpimpin. Total setidaknya terjadi 26 kali pergantian kabinet di masa kepemimpinan Presiden Soekarno.
(Jhn)
