TANGERANG - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengimbau agar pemda baik pemkot maupun pemkab di Provinsi Banten memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mereka dari BJB ke Bank Banten.
Namun hal tersebut kurang mendapat sambutan dari anggota DPRD Kota Tangerang. Wakil rakyat di Kota Akhlaqul Karimah ini cenderung khawatir apabila RKUD dipindah ke Bank BUMD milik Pemprov Banten ini justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Khawatir nggak bisa diambil lagi,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Anggiat Sitohang saat ditemui di Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (19/05/2022).
Anggiat menyampaikan, pemindahan RKUD harus mempertimbangkan performa likuiditas bank yang bersangkutan.
“Dalam konteks untuk memajukan Bank Banten, sah-sah saja Pj Gubernur Banten menyarankan seperti itu, tapi inikan menyangkut likuiditas banknya seperti apa,” ujarnya.
Terlebih, lanjut politisi Partai NasDem itu, Pemkot Tangerang sudah melakukan penyertaan modal atau berinvestasi ke BJB hingga kurang lebih 10 persen bersama pemda tingkat kota/kabupaten lainnya.
Sementara hal serupa sampai kini belum pernah dilakukan ke Bank Banten. “Kita juga tanya urgensinya apa harus pindah RKUD. Tapi kalau saran sih boleh-boleh saja, nggak ada yang salah,” ucapnya.
Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyampaikan, Pemkot Tangerang pada dasarnya memiliki penilaian tersendiri untuk menentukan bank sebagai RKUD.
“Apalagi kita melihat Bank Banten sendiri kemarin itu dari sisi keuangan rugi sekitar Rp200 miliaran. Apalagi Pemprov sendiri pernah punya pengalaman uang hilang ya, ntar kalau uang kita hilang gimana, beliau (Pj Gubernur Banten) mau tanggung jawab?” ujarnya.
Meski demikian Arief mengatakan, siap melakukan kajian. “Tapi untuk saat ini kan tidak mungkin di tengah tahun anggaran dipindah,” ucapnya.
Terlebih hingga kini Pemkot Tangerang juga tidak pernah melakukan penyertaan modal ke Bank Banten. Pemkot Tangerang justru sudah punya saham di BJB.
