Jakarta, Lenteranews - Komisi V DPR RI adalah salah satu komisi strategis dalam struktur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Komisi ini membidangi infrastruktur dan perhubungan, dua sektor penting yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional.
Tugasnya tidak hanya terbatas pada legislasi, tetapi juga pengawasan dan penganggaran yang menyangkut pembangunan fisik dan mobilitas masyarakat di seluruh negeri.
Dalam konteks ini, peran Komisi V DPR RI sangat vital untuk memastikan konektivitas antarwilayah, memperkuat integrasi ekonomi antar daerah, serta peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh Indonesia agar pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Tugas dan Ruang Lingkup Komisi V DPR RI Komisi V DPR RI memiliki ruang lingkup kerja yang fokus pada dua sektor utama, yaitu:
1. Infrastruktur
2. Perhubungan
Dua bidang tersebut menjadikan Komisi V sebagai aktor penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mengawasi serta memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah yang menyangkut transportasi, pembangunan jalan, jembatan, hingga sarana perumahan rakyat.
Mitra Kerja Komisi V DPR RI
Berdasarkan Keputusan DPR RI Masa Keanggotaan 2024-2029, Komisi V bermitra dengan beberapa kementerian dan lembaga negara. Berikut mitra kerjanya:
Kerja sama ini memungkinkan Komisi V DPR RI untuk ikut mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur dasar hingga layanan transportasi.
Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI Pada periode 2024–2029, Komisi V DPR RI dipimpin oleh:
Berikut ini adalah daftar anggota Komisi V DPR RI:
Fraksi PDIP
Fraksi Golkar
Fraksi Gerindra
Fraksi NasDem
Fraksi PKB
Fraksi PKS
Fraksi PAN
Fraksi Demokrat
Mengapa Komisi V DPR RI Sangat Penting?
Dengan tugas membidangi sektor infrastruktur dan perhubungan, Komisi V DPR RI menjadi ujung tombak dalam mendorong pemerataan pembangunan. Infrastruktur yang baik akan mempercepat distribusi barang dan jasa, mengurangi kesenjangan wilayah, serta memperkuat ketahanan nasional.
Selain itu, sektor perhubungan yang efisien dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, menekan biaya logistik, dan membuka akses ke daerah terpencil. Oleh karena itu, pengawasan dan dukungan legislatif dari Komisi V sangat menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan.
