LenteraNEWS - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan posisinya tak akan bekerja sama di Pilpres 2024 dengan pihak yang mereka sebut mencemarkan masjid demi kekuasaan. PKS tak merasa disasar narasi itu namun memberi pesan ke PDIP.
"Nggak (merasa ditujukan ke PKS)," kata juru bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Senin (10/10/2022).
PKS mengaku jengah dengan narasi politik identitas serta membawa-bawa SARA dalam kontestasi politik. PKS meminta narasi yang 'menggoreng' identitas lapisan masyarakat tertentu dihentikan.
"Cukuplah narasi begitu. NKRI, UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika sudah selesai," ujar Kholid.
"Jangan lagi pakai narasi pemecah belah bangsa begitu," imbuh dia.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah sebelumnya menjelaskan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputeri telah teruji dalam sejarah melahirkan banyak pemimpin baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan kepemimpinan nasional. Sejarah telah membentuk, menurut Said, Megawati dalam menentukan pemimpin di semua tingkatan pemerintahan jelang Pilpres 2024.
"Sangat banyak aspek yang beliau pertimbangkan dalam menentukan calon pemimpin. Beberapa prinsip teguh yang senantiasa beliau pegang semisal, pemimpin harus setia dan berpegang teguh pada negara kesatuan, Pancasila, konstitusi, dan memahami betul kebinekaan kita sebagai fondasi berpikir dan bertindaknya," kata Said Abdullah dalam keterangannya, Senin (10/10).
PDIP, dalam penjelasan Said Abdullah, meyakini gotong royong sebagai fondasi penting kehidupan kebangsaan. Secara regulasi PDIP dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres sendiri, namun PDIP memandang penting untuk bergotong-royong memilih mitra koalisi.
"Pertimbangan mitra koalisi juga harus sebangun, dan simetris dengan garis dan perjuangan ideologis PDI Perjuangan. Semisal, PDI Perjuangan tentu saja tidak akan berjalan beriring dengan kekuatan yang mengedepankan politik identitas, membawa-bawa suku, agama dan ras untuk memenangkan pemilihan. PDI Perjuangan tidak akan bergandengan dengan kekuatan yang mencemari masjid dan tempat tempat ibadah untuk nafsu kekuasaan. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan perlu memastikan mitra koalisinya firm menyangkut hak hal seperti ini," imbuhnya.
(Rhm)
