Kalau kemudian pemerintah memaksakan sistem ini berjalan maka yang mungkin terjadi adalah akal-akalan para calo untuk memenuhi persyaratan OSS bahkan mungkin terjadi kolusi antar banyak pihak.
ASKONAS DIY, dikatakan Belly mendorog pemerintah untuk mendeklarasikan sikap tegas anti calo demi keseteraan hak semua kontraktor nasional. Jangan sampai hanya kontraktor besar yang bisa mengurus seluruh prasyarat sedangkan kontraktor menengah kecil kesulitan dan terpaksa menggunakan jasa calo.
“Kalau kontraktor besar saja yang bisa mengurus ini, proyek menengah kecil siapa yang mau mengerjakan? Sekolah rusak, jembatan rusak, irigasi, mana mau kontraktor raksasa mengerjakannya? Lalu yang rugi siapa?” kata Belly.
Belly mengingatkan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang dilakukan melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.