CILEGON - Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk pencegahan tindak korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tahun 2021 masih sangat rendah dengan indeks pencapaian 76,31.
Dari data yang berhasil dihimpun LenteraNEWS, Kota Cilegon berada pada peringkat delapan dibanding dengan Kabupaten Kota lain di Provinsi Banten, dan peringkat 277 pada tingkat nasional.
Pencapaian MCP ini, dari tahun ke tahun mengalami penurunan, seperti di tahun 2019 capaiannya sebesar 88% dan berada di tingkat ke empat se Provinsi Banten, dan peringkat 50 se Indonesia.
Sedangkan di tahun 2020 capaiannya sebesar 79,18 dan berada di tingkat ke enam se Provinsi Banten, dan peringkat 121 se-Indonesia.
Terdapat tujuh area indikator dengan masing-masing angka pencapaiannya, Perencanaan dan Penganggaran APBD dengan capaian nilai 90,3%, Pengadaan Barang dan Jasa dengan capaian nilai 89,8%, Perizinan dengan capaian nilai 86%, Manajemen ASN 78,8%.
Kemudian Manajemen Aset Daerah dengan capaian nilai 72,1%, terendah dua indikator yaitu Optimalisasi Pajak Daerah dengan capaian nilai 57,5%, dan Pengawasan APIP dengan capaian nilai 51,5%.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Inspektorat Kota Cilegon, Mahmudin menuturkan, penyebab lemahnya nilai MCP tersebut disebabkan oleh komitmen OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
"Ya sebenarnya penyebabnya mungkin ya komitmen, komitmen dari OPD, pemangku renaksi terkait dengan penyelesaian eviden yang harus disampaikan," kata Mahmudin
Mahmudin mengatakan renaksi ini berlaku seluruh Indonesia, dan semua pasti bisa melakukan karena eviden yang disampaikan sama.
"Jadi ya sebenarnya kalo dibilang sulit ya sulit, kalo dibilang tidak ya tidak, kenapa saya bilang demikian, karena renaksi ini berlaku seluruh Indonesia, kalo Kabupaten Kota yang lain bisa melaksanakan eviden itu kenapa Cilegon tidak," ujarnya.
Ia berfikir positif dan berharap kepada seluruh OPD dan pemegang renansi untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya karena menyangkut nama baik Kota Cilegon.
