Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Eni Gustina, mengatakan pendekatan pengentasan stunting di Banten harus dilakukan dengan kerja sama pemda hingga petugas desa dan ibu-ibu PKK. Akan ada ribuan lebih tenaga pendamping dibutuhkan untuk edukasi ke ibu hamil hingga saat si ibu melahirkan.
"Jadi dikawal sejak pengantinnya itu nanti hamil direncanakan, ketika hamil pun dilihat risikonya, kita intervensi sehingga bayi tidak stunting," ujarnya.
Kader-kader pendamping ini juga akan menyamakan data anak balita stunting di lapangan. Harapannya, pada 2024 seluruh daerah di kabupaten kota se-Provinsi Banten bisa bebas stunting.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban menyebut daerahnya jadi yang tertinggi angka stunting salah satunya terdampak pandemi. Menurutnya, tahun ini akan dibentuk tim percepatan penurunan stunting yang jumlahnya 1.900 orang untuk melakukan pendampingan keluarga berdasarkan instruksi dari BKKBN.
