LenteraNEWS - Menko Polhukam Mahfud Md mengundang Kementerian Keuangan, KPU dan Bawaslu untuk membahas anggaran Pemilu 2024. Mahfud mengatakan pemerintah akan menyediakan dana pemilu.
"Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, Pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati," kata Mahfud seperti dalam keterangan tertulis Kemenko Polhukam, Kamis (4/8/2022).
Mahfud mengatakan tahapan Pemilu tidak akan terganggu hanya karena pencairan dana tidak lancar. Mahfud mengatakan semua biaya akan disediakan pemerintah.
"Tadi saya hadirkan Kementerian Keuangan yakni Dirjen Anggaran, sudah menjamin sejauh prosedurnya sudah dipenuhi, ada pembaharuan atau revisi DIPA, dan sebagainya, pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran itu," jelas Mahfud.
Namun, Mahfud mengatakan anggaran sebaiknya tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak pokok dalam pemilu, seperti pembangunan kantor, kenaikan honor dan kenaikan jumlah PPS. Mengenai pembiayaan itu, kata dia, masih akan didiskusikan lebih lanjut.
"Ketua KPU tadi mengatakan akan melakukan langkah-langkah penyesuaian, dengan kesepakatan itu, sehingga nanti akan bisa secepatnya diproses. Hingga saat ini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak ada uang. Itu belum ada. Semuanya berjalan. Karena anggaran rutinnya kan ada. Ini anggaran Pemilu dalam arti nanti pemungutan suara yang perlu dipersiapkan dari sekarang," ucap Mahfud.
(Rhm)