"Pemerintah harus punya parameter, dan masyarakat yang harus mejadi garda terdepan dalam merasakan pembangunan, jika tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap kerja-kerja OPD, maka saya anggap Pemerintah Kota Cilegon sudah menganggap masyarakat sudah puas, kalau iya ya buktikan data dan faktanya," kata Chandara, Kamis (31/3/2022).
"Juga ditahun pertama ini, saya nilai reformasi birokrasi belum berjalan maksimal dan lamban, sehingga ada juga beberapa penilaian yang menunjukan Pemerintah Kota Cilegon berada pada level yang rendah, ini menunjukkan ketidaksiapan Pemerintah dalam melayani publik, katanya ingin melayani, bukan dilayani, bagaimana masyarakat mau responsif kalau tidak ada penilaian," imbuhnya.
Kritik tersebut juga datang dari Aliansi Mahasiswa di Banten Komunitas Soedirman (KMS) 30 Adi Saputra, Ia menilai rendahnya pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk pencegahan tindak korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Merupakan gambaran umum adanya ketidakharmonisan antara Wali kota dan Wakil Wali kota cilegon
“Artinya ketidakharmonisan pimpinan akan berdampak pula pada kualitas ASN di Ruang lingkup pemerintah Itu sendiri. Nah itu salah satu bukti, Angka Pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) rendah,” kata Adi, Kamis (31/3/2022).
