Sekjen Hasto juga menyatakan periodisasi presiden per lima tahun dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional di Indonesia.
Jika itu dirombak, menurutnya, akan terjadi krisis kualitas demokrasi.
“Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi, ketika kultur ini kemudian dirombak, bisa menciptakan krisis. Ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” tutur Hasto.
(Rhm/Alf)
