TANGERANG - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul menyinggung soal Kinerja Sekda Banten, yang dinilai gagal dalam menjaga Ritme Organisasi di Tubuh Pemerintah Provinsi Banten.
Adib mengaku prihatin terkait maraknya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Banten akhir-akhir ini.
Kasus korupsi yang terjadi tersebut mulai dari pengadaan lahan Samsat Malingping Kabupaten Lebak, disusul bantuan hibah pondok pesantren dan yang baru terjadi dugaan korupsi soal pengadaan alat masker Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
“Yang terjadi baru-baru ini ketika mundurnya 20 ASN Dinkes, ini bentuk akumulasi dari kegagalan Sekda dalam menjaga ritme organisasi dan tidak mampu mengelola harmonisasi internal, bagaimana mau mengurusi eksternal atau masyarakat kalau internalnya ternyata kedodoran,” Kata Adib Miftahul, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Selasa (01/06/21).
