Rangkaian Mekanisme untuk Mendapatkan Persetujuan Impor Perdagangan

Kapal Sure Rich Berbendera Mongalia saat ini berada di TUKS Krakatau Shipyard Perairan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (Dok)

Serang, Lenteranews - Saat ini ekspor dan impor telah menjadi bagian dari ekonomi disetiap negara. Adanya kebutuhan yang berbeda atau misalnya saja masif, membuat beberapa industri mengharuskan ekspor dan impor.

Pentingnya memahami regulasi di Indonesia, sebelum melakukan Impor. 

Apa Itu Persetujuan Impor?

Persetujuan impor adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dengan tujuan untuk mengatur laju impor pada beberapa komoditas barang yang ditentukan.

Syarat ini dibuat demi membatasi produk impor yang masuk ke Indonesia sehingga bisa melindungi keberadaan produsen dalam negeri. Produk yang dibatasi impor pun ada banyak seperti produk besi, baja, elektronik, kayu dan kehutanan, tekstil, serta masih banyak lainnya.

Tujuan Persetujuan Impor

Bukan tanpa alasan peraturan ini dibuat, berikut beberapa tujuan utama dari persetujuan impor:

1. Melindungi Produsen Dalam Negeri

Dengan adanya pembatasan persetujuan impor, maka pemerintah dapat melindungi produsen lokal untuk tetap mendapatkan 'pasar' bagi produknya.

Dengan adanya aturan ini, persaingan dalam negeri bisa menjadi lebih sehat. Hal tersebut dikarenakan, barang impor seringkali menawarkan harga yang lebih murah sehingga menyulitkan produsen lokal untuk ikut bersaing. Melalui persetujuan impor diharapkan industri lokal dapat terus tumbuh dan bahkan kelak menjadi supplier utama dalam pasar ekspor.

2. Menjaga Keamanan dan Kualitas Barang Masuk

Dengan adanya persetujuan impor, barang yang masuk dapat dipastikan keamanan dan kualitasnya sesuai standar yang berlaku. Hal ini menjadi indikator penting untuk melindungi konsumen dari barang-barang impor dengan kualitas buruk atau terkontaminasi virus dari negara asal. Misalnya saja pada impor mesin, dimana kualitas mesin yang masuk harus sesuai dengan standar Indonesia.

3. Pengendalian Arus Barang Dalam Negeri

Melalui sistem persetujuan impor, pemerintah dapat mengontrol jumlah dari jenis barang tertentu yang beredar di dalam negara tersebut. Hal ini dapat membantu memastikan keseimbangan dari neraca perdagangan, menghindari adanya monopoli barang impor, sekaligus menghindari adanya over supply terhadap barang tertentu sehingga entitasnya menjadi berlebih.

4. Menjadi Bagian dari Kebijakan Perdagangan

Persetujuan impor sebagai kebijakan juga memegang peran untuk kestabilan perdagangan secara luas, termasuk di dalamnya berperan pada perjanjian perdagangan internasional dan strategi ekonomi nasional.

Dasar Hukum Persetujuan Impor