Karena itu, kata Budi, KPK sekarang proaktif melakukan diskusi dengan partai-partai politik yang nantinya menjadi peserta Pemilu 2029. Dia berharap partai politik terbuka untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi termasuk dalam pendanaan partai politik.
"Harapannya dari diskusi tersebut kita bisa belanja masalah, dan tentu kami sangat berharap partai politik juga terbuka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan sehingga KPK bisa menemukan, mengidentifikasi apa yang menjadi akar masalah," imbuh dia.
"Lalu, kesimpulan ataupun rekomendasi nanti yang diberikan oleh KPK kepada para pemangku kepentingan, juga terukur sesuai dengan permasalahan ataupun sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai," pungkas Budi.
Sebelumnya, Wakil KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan pihaknya sudah seringkali merekomendasikan kepada pemerintah agar pembiayaan parpol sebagian besar berasal dari APBN. Menurut Fitroh, hal tersebut merupakan salah satu cara mencegah korupsi karena umumnya korupsi terjadi karena biaya politik yang tinggi atau mahal.
