Wakil bupati meminta agar perusahaan pemilik tongkang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penyingkiran tongkang tersebut, termasuk penyediaan alat berat dan tenaga ahli yang berkompeten.
"Karena disitu ada sumber-sumber kehidupan buat para nelayan yang ada disekitaran pantai kabupaten pandeglang, termasuk daerah wisatanya,” tambahnya.
Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi masyarakat dan nelayan untuk turut mengawasi proses tersebut agar berjalan transparan dan akuntabel. "Jangan sampai ada pencemaran baik itu dari batu bara dan lain sebagainya," Tandasnya.
Sementara itu, Manajer Kampanye Polusi dan Urban WALHI, Abdul Ghofar menjelaskan, peristiwa tumpahan batubara di perairan laut yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem laut, mencerminkan penerapan dua asas hukum yang penting.
